OPERASIONAL BANK SYARIAH

Bank Syariah merupakan institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam sistem perbankan. Bank Syariah memiliki keunikan tersendiri dalam menjalankan operasionalnya yang berbeda dengan bank konvensional. Dengan mengikuti prinsip syariah, Bank Syariah menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan hukum Islam. Berbagai kegiatan operasional Bank Syariah diatur dengan ketat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang meliputi larangan riba, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi.

Pengertian dan landasan hukum Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Bank Syariah pertama kali didirikan di Indonesia pada sekitar tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi bank untuk beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil.

Bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau layanan lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank umum adalah bank yang beroperasi secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan memberikan layanan dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah bank yang tidak memberikan layanan dalam lalu lintas pembayaran.

Prinsip syariah adalah aturan berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah seperti mudharabah, musharakah, murabahah, dan ijarah. Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan terkait perbankan syariah, termasuk Bank Umum Syariah, BPR Syariah, dan Bank Konvensional.

Bank Syariah memiliki fungsi khusus yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu fungsi manajer investasi dan fungsi investor dalam pembagian hasil usaha. Selain itu, bank syariah juga memiliki fungsi sosial dan jasa keuangan.

Manager Investasi
Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi. Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi untuk mengelola dana dari pemilik dana (shahibul maal) yang dihimpun (dikenal sebagai deposan atau penabung dalam perbankan konvensional). Keberhasilan pemilik dana dalam mendapatkan pendapatan (bagi hasil) sangat tergantung pada kinerja bank syariah dalam mengelola dana mudharabah. Oleh karena itu, keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme bank syariah sangat dibutuhkan. Dana mudharabah harus dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan pendapatan yang akan dibagikan kepada pemilik dana. Bank syariah sebaiknya hanya menghimpun dana mudharabah jika dapat menyalurkannya pada investasi yang produktif, untuk menghindari kerugian bagi pemilik dana yang sudah ada.

Pembayaran imbalan kepada pemilik dana yang dihimpun oleh bank syariah berbeda dengan pembayaran imbalan kepada pemilik dana bank konvensional. Bank konvensional memberikan imbalan dalam bentuk bunga tetap kepada deposannya, sedangkan bank syariah memberikan imbalan kepada pemilik dana berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana mudharabah. Imbalan ini tidak ditentukan di awal, melainkan tergantung pada kinerja bank syariah. Pendapatan yang diterima oleh para deposan bergantung pada hasil investasi yang dilakukan oleh bank syariah.

Dalam penyaluran dana sesuai prinsip syariah, bank syariah berperan sebagai investor dan pemilik dana. Keahlian dan profesionalisme sangat penting dalam menyalurkan dana dengan prinsip bagi hasil, ujroh, dan jual beli. Keuntungan dari investasi dibagikan sesuai kesepakatan antara pemilik investasi dan bank sebelum pelaksanaan akad. Bank syariah berperan sebagai mudharib dalam akad mudharabah, di mana bank mengelola dana investor dan membagikan keuntungan sesuai kesepakatan.

Alur operasional bank syariah didasarkan pada prinsip syariah, tanpa perbedaan signifikan antara bank umum syariah, BPRS, dan BMT. Bank umum syariah menghimpun dan menyalurkan dana dalam jumlah besar, sementara BPRS dan BMT beroperasi dalam skala yang lebih kecil. Dana yang dihimpun oleh bank syariah disalurkan dalam pola penyaluran yang sesuai syariah, seperti jual beli, bagi hasil, dan ujroh. Pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana menjadi pendapatan operasional utama yang akan dibagi antara pemilik dana dan bank.

Dana yang dihimpun oleh bank syariah dicampur menjadi satu dalam pooling dana, sehingga sumber dana tidak selalu jelas. Pendapatan dari penyaluran dana berasal dari aktivitas mudharabah mutlaqah, di mana perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh mudharib. Bank syariah juga memperoleh pendapatan dari fee base income yang sepenuhnya menjadi milik bank, seperti fee kliring dan transfer. Kegiatan usaha bank syariah diatur oleh peraturan Bank Indonesia untuk bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Bank harus menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasinya. Ini termasuk penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dan investasi, serta penyaluran dana berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil, sewa menyewa, dan pinjam meminjam sesuai dengan prinsip syariah. Bank juga harus memberikan jasa pelayanan perbankan berdasarkan prinsip wakalah, hawalah, kafalah, dan rahn. Selain itu, bank dapat melakukan berbagai kegiatan lain seperti pembelian surat berharga, pemberian fasilitas bank, kegiatan kartu debet, dan lain-lain.

Selain melakukan kegiatan usaha tersebut, bank juga dapat melakukan kegiatan dalam valuta asing, penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain, serta penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan pembiayaan. Bank juga dapat bertindak sebagai penerima dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqoh, wakaf, dan hibah, serta menyalurkannya sesuai dengan prinsip syariah. Bank harus mengajukan permohonan persetujuan kepada bank Indonesia atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan, dengan melampirkan fatwa dewan syariah nasional.

Bank Indonesia sendiri tidak boleh menjalankan kegiatan usaha perbankan secara konvensional, dan bank dilarang mengubah kegiatan usahanya menjadi bank konvensional.

 

Bagikan Artikel ini